Search:
Wednesday, Jul-8 2020 08:15 WIB
  • AGRI 1,049.820 0.000 (0.000%)
  • BASIC-IND 754.470 0.000 (0.000%)
  • BISNIS-27 445.460 0.000 (0.000%)
  • COMPOSITE 4,987.080 0.000 (0.000%)
  • CONSUMER 1,808.080 0.000 (0.000%)
  • DBX 913.700 0.000 (0.000%)
  • FINANCE 1,079.660 0.000 (0.000%)
  • I-GRADE 135.780 0.000 (0.000%)
  • IDX30 422.780 0.000 (0.000%)
  • IDX80 109.770 0.000 (0.000%)
  • IDXBUMN20 283.980 0.000 (0.000%)
  • IDXG30 117.730 0.000 (0.000%)
  • IDXHIDIV20 378.300 0.000 (0.000%)
  • IDXSMC-COM 206.020 0.000 (0.000%)
  • IDXSMC-LIQ 240.740 0.000 (0.000%)
  • IDXV30 97.240 0.000 (0.000%)
  • INFOBANK15 793.070 0.000 (0.000%)
  • INFRASTRUC 900.560 0.000 (0.000%)
  • Investor33 368.040 0.000 (0.000%)
  • ISSI 147.300 0.000 (0.000%)
  • JII 546.430 0.000 (0.000%)
  • JII70 181.790 0.000 (0.000%)
  • KOMPAS100 996.690 0.000 (0.000%)
  • LQ45 775.900 0.000 (0.000%)
  • MANUFACTUR 1,194.780 0.000 (0.000%)
  • MBX 1,386.060 0.000 (0.000%)
  • MINING 1,286.830 0.000 (0.000%)
  • MISC-IND 874.680 0.000 (0.000%)
  • MNC36 282.300 0.000 (0.000%)
  • PEFINDO25 254.060 0.000 (0.000%)
  • PROPERTY 318.060 0.000 (0.000%)
  • SMinfra18 244.290 0.000 (0.000%)
  • SRI-KEHATI 311.380 0.000 (0.000%)
  • TOTAL_MARKET 4,987.080 0.000 (0.000%)
  • TRADE 605.830 0.000 (0.000%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
Pemerintah Tetapkan Aturan Pengendalian IMEI dengan Sistem Whitelist
Published: 20 Apr 2020 13:40 WIB


IMQ, Jakarta —  Pemerintah resmi menerapkan aturan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) per 18 April 2020 untuk menekan penggunaan ponsel ilegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

"Tentunya, Kementerian Perindustrian konsisten mendukung penerapan aturan tersebut. Hal ini guna mendorong industri ponsel di dalam negeri agar mampu memiliki daya saing yang tinggi dan penerimaan negara pada sektor ini dapat dioptimalkan," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin, Janu Suryanto di Jakarta, Senin (20/4).

Adapun aturan yang mengatur mengenai validasi IMEI tertuang pada peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/2019 tentang sistem basis data identitas perangkat Telekomunikasi bergerak serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1/2020 tentang pengendalian alat dan/atau perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan No. 78 tahun 2019 tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

"Hal ini juga sekaligus untuk menegaskan bahwa pelaksanaan aturan ini tetap berjalan sesuai jadwal, karena bila ditunda akan berakibat buruk terhadap ekosistem industri dan konsumen," papar Janu.

Janu mengungkapkan, penerapan kebijakan validasi IMEI, tidak terbatas pada ponsel namun juga pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler. Namun, perangkat yang terakses ke jaringan wifi tidak dikenai aturan ini.

"Lingkup validasi IMEI adalah produk handphone pintar, komputer genggam, dan tablet (HKT). Perangkat HKT yang sudah diaktifkan sebelum pemberlakuan aturan atau 18 April 2020 masih dapat digunakan walaupun merupakan barang black market (BM) karena peraturan ini tidak berlaku surut," ujar Janu.

Dengan skema whitelist, HKT yang diaktifkan mulai tanggal itu akan langsung diverifikasi oleh mesin equipment identity register (EIR) yang dioperasikan oleh operator dan terhubung ke central equipment identity registry. Apabila unit yang diaktifkan tidak terdaftar IMEI-nya, operator langsung memblokirnya.

Selain Indonesia, negara yang menggunakan skema whitelist adalah India, Australia, Mesir dan Turki.

"Pembeli smartphone, komputer atau tablet secara offline sebaiknya melakukan pengecekan nomor IMEI-nya sebelum membayar," tuturnya.

Kebijakan validasi IMEI diterapkan karena selama ini ponsel BM deras masuk Indonesia, sehingga berpotensi merugikan negara antara Rp2 triliun sampai Rp5 triliun. Validasi IMEI akan mengurangi penggunaan ponsel BM dan mendorong pertumbuhan industri ponsel dalam negeri.

Kemenperin sebagai pembina industri dalam negeri terus berupaya mendorong produktivitas industri ponsel di Tanah Air dengan peluang pertumbuhannya yang sangat besar.

Pemberlakuan regulasi ini sangat penting karena diperkirakan terdapat 9 hingga 10 juta unit ponsel ilegal yang beredar tiap tahun. Bagi industri, hal ini berdampak hilangnya lapangan pekerjaan serta terjadi depresiasi pabrik dan komponen lokal hingga 10% dari biaya langsung produksi atau setara Rp2,25 triliun.
Author: Indra BP
-
POPULAR NEWS