Search:
Wednesday, Jan-22 2020 08:55 WIB
  • AGRI 1,388.380 0.000 (0.000%)
  • BASIC-IND 954.300 0.000 (0.000%)
  • BISNIS-27 563.530 0.000 (0.000%)
  • COMPOSITE 6,238.150 0.000 (0.000%)
  • CONSUMER 2,071.620 0.000 (0.000%)
  • DBX 1,088.640 0.000 (0.000%)
  • FINANCE 1,368.650 0.000 (0.000%)
  • I-GRADE 179.510 0.000 (0.000%)
  • IDX30 558.600 0.000 (0.000%)
  • IDX80 143.090 0.000 (0.000%)
  • IDXBUMN20 386.940 0.000 (0.000%)
  • IDXG30 145.480 0.000 (0.000%)
  • IDXHIDIV20 504.030 0.000 (0.000%)
  • IDXSMC-COM 249.950 0.000 (0.000%)
  • IDXSMC-LIQ 309.800 0.000 (0.000%)
  • IDXV30 137.840 0.000 (0.000%)
  • INFOBANK15 1,048.060 0.000 (0.000%)
  • INFRASTRUC 1,100.080 0.000 (0.000%)
  • Investor33 472.790 0.000 (0.000%)
  • ISSI 182.830 0.000 (0.000%)
  • JII 687.820 0.000 (0.000%)
  • JII70 228.890 0.000 (0.000%)
  • KOMPAS100 1,277.380 0.000 (0.000%)
  • LQ45 1,022.680 0.000 (0.000%)
  • MANUFACTUR 1,456.080 0.000 (0.000%)
  • MBX 1,745.990 0.000 (0.000%)
  • MINING 1,508.100 0.000 (0.000%)
  • MISC-IND 1,225.690 0.000 (0.000%)
  • MNC36 354.130 0.000 (0.000%)
  • PEFINDO25 319.900 0.000 (0.000%)
  • PROPERTY 475.230 0.000 (0.000%)
  • SMinfra18 318.300 0.000 (0.000%)
  • SRI-KEHATI 404.100 0.000 (0.000%)
  • TOTAL_MARKET 6,238.150 0.000 (0.000%)
  • TRADE 748.830 0.000 (0.000%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
Jokowi Minta LKPP Sinergi Dengan BSN
Published: 6 Nov 2019 14:24 WIB


IMQ, Jakarta —  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP) bersinergi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

"Sinergitas kedua lembaga dapat memberikan kemudahan kepada Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)," kata Jokowi, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (6/11).

LKPP juga diharapkan menyediakan pendampingan dan konsultasi bagi UKM. Dengan begitu, produk UKM bisa masuk dalam e-katalog sehingga turut membantu pengadaan barang dan jasa pemerintah.

LKPP, menurut Jokowi, harus memastikan perusahaan yang mengikuti lelang adalah perusahaan dalam negeri.

"Harus di cek betul apakah perusahaan di LKPP perusahaan dalam negeri atau hanya perantara. Ini harus hati-hati," papar dia.

Jokowi mengungkapkan, LKPP harus bisa mewujudkan tiga misi. Pertama, mendorong produk dalam negeri untuk diserap sebanyak-banyaknya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Ketiga, mendukung pengembangan UMKM.

"Sehingga pada akhirnya defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan hilang dan kita menjadi surplus," ujar Jokowi.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, mengatakan transformasi pengadaan terus dilakukan oleh LKPP dan seluruh stakeholder, meliputi kebijakan dan strategi pengadaan yang inklusif dalam rangka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan, efektivitas proses dan membenahi pasar pengadaan, pengembangan dan pembinaan SDM serta kelembagaan yang efektif serta sistem penyelesaian permasalahan pengadaan.

"Sampai dengan hari ini, pengadaan nasional kita telah memiliki peraturan dan pedoman yang lebih sederhana dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," tuturnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sistem pengadaan nasional telah memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp5.335 triliun.

LKPP mencatat nilai transaksi melalui e-tendering sebesar Rp1.737,8 triliun dan e-purchasing sebesar Rp240,8 triliun, sedangkan sisanya dilakukan melalui skema pengadaan yang belum terakomodir melalui sistem elektronik. Dari nilai transaksi e-tendering, berhasil dibukukan optimalisasi anggaran pemerintah sebesar Rp177,9 triliun dihitung dari selisih pagu dengan hasil tender.

Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik. Ke depan dengan transformasi pengadaan di era digital seluruh belanja pengadaan pemerintah akan dilakukan dan tercatat dalam sistem elektronik.

Sebagai modal awal untuk mewujudkan SDM unggul, pengadaan nasional telah didukung oleh 270.000 personil yang bersertifikat, 84 lembaga pelatihan terakreditasi, 600 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan. Hal itu sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi SDM dan maturitas kelembagaan.

LKPP sampai hari ini telah melakukan pendampingan proses pengadaan di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah antara lain Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Asian Games, Penyelenggaraan Asian Para Games, Pengadaan Logistik Pemilu, Palapa Ring serta pendampingan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Author: Indra BP
-
POPULAR NEWS