IMQ, Jakarta —
Menteri BUMN Dahlan Iskan melarang PT PAL Indonesia Persero menerima pesanan kapal-kapal niaga. Perusahaan perkapalan pelat merah ini harus fokus pada pesanan kapal dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
"PAL harus fokus pada kapal-kapal militer. Tidak boleh terima kapal niaga yang ternyata di masa lalu membuat perusahaan mengalami kesulitan luar biasa," kata Dahlan dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Kamis (23/2).
Menurut Dahlan, Kementerian Pertahanan berjanji akan memberikan pesanan kapal-kapal militer kepada PT PAL. PT PAL sebagai industri strategis bersama perusahaan strategis lainnya, seperti PT Industri Kapal Indonesia Persero dan PT Pindad Persero, dalam satu hingga dua tahun ke depan akan fokus dalam pengerjaan kapal-kapal militer.
"Hal ini dipacu oleh anggaran Kementerian Pertahanan yang sangat besar dan cukup menyibukkan PT PAL, Pindad, atau PT Dahana Persero, dan bahkan PT Dirgantara Indonesia Persero," katanya.
Namun, pengucuran anggaran tersebut diperkirakan berlangsung lama karena sudah ada penjadwalannya. Guna mengantisipasi hal tersebut, ia menyarankan PT DI mengambil fasilitas kredit kepada PT BRI Persero.
"Saya izinkan PT DI meminjam uang ke BRI hingga Rp1 triliun supaya kesibukannya ada dan dana ini dapat diganti dari APBN. Begitu juga dengan perusahaan strategis lainnya," tuturnya.
Dalam waktu dekat ini, beberapa direksi perusahaan industri strategis akan berganti. Sebut saja, Direktur Utama PT PAL dan PT DI yang akan diganti. Pergantian ini seiring upaya menemukan tim impian (dream team).
