IMQ, Jakarta —
Presiden Barack Obama sepertinya ingin benar-benar menjalankan amanah rakyatnya untuk membawa ekonomi Amerika kembali bertumbuh cepat seperti sebelum krisis melanda sejak 1998 lalu.
Mewarisi perekonomian yang karut marut dari pendahulunya, George W. Bush, presiden kulit hitam pertama AS ini memang dihadapkan berbagai masalah yang tak mudah untuk diselesaikan.
Namun dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak, terutama dukungan dari Partai Republik, yang notabene partai penguasa di masa sebelum Obama yang mewariskan kebobrokan ekonomi, suami dari Michelle Obama ini yakin ekonomi Amerika akan berangsur pulih.
Untuk itu, Obama pada Selasa (21/2) mendesak Kongres, yang dikuasai Partai Republik, untuk kembali meloloskan usul perpanjangan masa pemangkasan pajak penghasilan. Hal ini diharapkan Obama dapat membantu perekonomian AS kembali menggeliat.
Ia juga meminta semua pihak, terutama Kongres, untuk tidak melakukan tindakan yang dikaitkan dengan pemilu presiden mendatang.
"Ada banyak yang dapat kita lakukan, dan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu," kata Obama dalam sebuah acara di Gedung Putih.
Ia mengatakan Kongres harus ikut mendukung sebagian agenda yang disiapkan dirinya, termasuk membantu para pemilik rumah untuk mendapatkan pembiayaan ulang (refinancing) dan membantu kinerja ekspor perusahaan kecil.
Selain itu, Obama mendesak Kongres untuk meloloskan proposal yang disebut 'Buffett rule', untuk memastikan warga Amerika yang memiliki pendapatan lebih dari US$1 juta setahun untuk membayar pajak sebesar 30%.
Menurut Obama, Gedung Putih akan terus mencari cara untuk membantu perekonomian yang tidak membutuhkan aksi Kongres.
"Kerimbang menghabiskan waktu berbulan-bulan melakukan debat politik, dan juga fokus pada pemilu mendatang, saya berharap kita semua menghabiskan waktu untuk fokus pada warga kelas menengah," ujar Obama mengacu pada proposal Buffet rule.
Cara dan niat Obama demi memajukan negerinya ini mungkin yang dapat ditiru oleh para pemimpin dunia lainnya, terutama Indonesia, yang kerap mengabaikan kepentingan rakyat bila sudah berurusan dengan isu politik dan kekuasaan.
