IMQ, Jakarta —
Pemerintah membeberkan perseteruan petani gula dan pabrik gula (PG) menimbulkan dampak negatif bagi keduanya. Salah satunya, petani enggan mengirim hasil panennya ke PG. Bahkan, kredit Bank Rakyat Indonesia Tbk senilai Rp6 triliun untuk pembangunan pabrik gula pun tidak terserap.
"Intinya, petani tidak percaya lagi ke PG sehingga mereka tidak mau ngirim hasilnya ke PG dan tidak mau tanam tebu," ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/2).
Untuk mengatasi masalah ini, Dahlan pun akan melakukan pertemuan dengan 10 PG pada 24 Februari 2012 di Banaran, Jawa Tengah. Ia berkeinginan untuk merebut kembali kepercayaan petani dan pabrik gula.
Sebelumnya, sambung Dahlan, ia sudah bertemu dengan 12 PG di Surabaya. Kedua belas PG itu sudah menemukan jawabannya dengan menyusun struktur organisasi lebih baik, memperlakukan petani tebu dengan baik, serta harmonisasi antara teknik dan pengelolaan.
"Misalnya, bagian di teknik dan pengelolaan tidak rukun maka perusahaannya akan kacau," ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, bila dua bagian tersebut tidak terjalin komunikasi yang baik maka dipastikan gula akan rusak. Begitu juga dengan sistemnya. Untuk itu, ia mengharapkan manajemen PG diperbaiki sehingga petani mau menanam tebu kembali.
"Contohnya, ada PG yang memilih memberi insentif berupa ongkos angkut kepada petani tebu yang jauh dari pabrik. Padahal, tindakan ini menyakitkan petani di sekitar pabrik sebab lebih baik insentif ini diberikan kepada petani di lingkungan sekitar," ulasnya.
Kondisi ini, katanya, mengakibatkan ketidakefisiensian bahkan diperkirakan akan tercipta manipulasi misalnya tebu yang dikirim ternyata milik petani setempat.
