IMQ, Jakarta —  Pemerintah menetapkan 17 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp12,05 triliun pada tahun anggaran 2012. Angka ini turun dari rencana awal 41 BUMN dengan nilai Rp62,28 triliun.

Hal itu terangkum dalam dokumen Rapat Dengar Pendapat Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI di gedung DPR, Selasa (7/2).

PMN ini telah ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP). PMN ini akan diterima melalui tiga skema, yakni dana segar, konversi RDI/SLA dan penetapan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

Pemerintah mencatat ada 11 BPYBDS yang telah ditetapkan sebagai PMN dari 24 BUMN, 4 BUMN menerima fresh money dari yang diajukan 7 BUMN, dan 3 BUMN konversi RDI/SLA dari yang diajukan 16 BUMN.

Khusus untuk BPYBDS telah diterbitkan 10 Peraturan Pemerintah mengenai penambahan dengan nilai Rp4,59 triliun. PMN yang berasal dari konversi BPYBDS akan lebih memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset BPYBDS.

Konversi BPYBDS tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 di mana ditetapkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK).

Adapun 11 BUMN BPYBDS yang ditetapkan sebagai penerima PMN adalah Perum Antara sebesar Rp25,927 miliar, PT Pelabuhan Indonesia II Persero Rp7,662 miliar, PT Angkasa Pura I sekitar Rp1,388 triliun, PT Pengerukan Indonesia Persero sekitar Rp58,698 miliar, PT Pelabuhan Indonesia IV Rp252,523 miliar, dan PT Pelabuhan Indonesia I sekitar Rp48,167 miliar.

Selanjutnya, PT ASDP Persero Rp686,755 miliar, Perum Jasa Tirta I Rp1,131 miliar, PT Angkasa Pura II Rp1,911 triliun, dan PT Pelabuhan Indonesia II Rp209,730 miliar.

Empat BUMN menerima dana segar diberikan kepada PT PAL sebesar Rp648 miliar, PT Merpati Nusantara Airlines Rp561 miliar, PT Askrindo Persero Rp800 miliar, dan PT Jamkrindo Rp1,2 triliun.

Tiga BUMN konversi RDI/SLA penerima PMN adalah PT Pupuk Iskandar Muda sebesar Rp1,338 triliun, PT Inhutani Rp1,338 triliun, dan PT Dirgantara Indonesia Rp1,571 triliun.