IMQ, Jakarta —  Kementerian BUMN baru merealisasikan anggaran sebesar Rp112,57 miliar atau 77,99% sepanjang 2011 dari alokasi anggaran Rp144,34 miliar [termasuk reward Rp3,5 miliar].

Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung manajemen dan pelaksanaan kegiatan teknis lainnya di Kementerian BUMN yang sebesar Rp78,43 miliar, namun realisasinya hanya Rp64,22 miliar (81,89%) serta pembinaan BUMN dengan dana yang dicanangkan Rp65,91 miliar dan digunakan hanya Rp48,35 miliar (73,36%).

Hal itu terungkap dalam dokumen Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/2).

Realisasi anggaran 2011 per unit Eselon I, antara lain Sekretariat dianggarkan Rp78,427 miliar dengan realisasi Rp64,220 miliar (81,89%), Deputi bidang Usaha Industri Primer dianggarkan Rp8,036 miliar dengan realisasi Rp6,267 miliar (78%), Deputi bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur dengan anggaran Rp6,152 miliar dan realisasi Rp4,848 miliar (78,80%).

Selanjutnya, Deputi bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik dengan anggaran Rp5,608 miliar realisasi Rp3,408 miliar (60,78%), Deputi bidang Usaha Sektor Jasa dengan anggaran Rp5,985 miliar realisasi Rp5,233 miliar (87,44%), dan Deputi bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis anggaran Rp40,131 miliar dengan realisasi Rp28,593 miliar (71,25%).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KAK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012, Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp142,68 miliar, yang berarti pagu anggaran tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1,35%.

Sedangkan anggaran 2012 diperuntukkan bagi dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan teknis lainnya di Kementerian BUMN sekitar Rp78,25 miliar, serta pembinaan BUMN sekitar Rp64,44 miliar.