Search:
Wednesday, Nov-20 2019 08:15 WIB
  • AGRI 1,379.450 0.000 (0.000%)
  • BASIC-IND 966.320 0.000 (0.000%)
  • BISNIS-27 544.050 0.000 (0.000%)
  • COMPOSITE 6,152.090 0.000 (0.000%)
  • CONSUMER 2,068.240 0.000 (0.000%)
  • DBX 1,107.590 0.000 (0.000%)
  • FINANCE 1,279.030 0.000 (0.000%)
  • I-GRADE 173.360 0.000 (0.000%)
  • IDX30 537.250 0.000 (0.000%)
  • IDX80 139.700 0.000 (0.000%)
  • IDXBUMN20 382.630 0.000 (0.000%)
  • IDXG30 141.550 0.000 (0.000%)
  • IDXHIDIV20 487.740 0.000 (0.000%)
  • IDXSMC-COM 257.670 0.000 (0.000%)
  • IDXSMC-LIQ 312.830 0.000 (0.000%)
  • IDXV30 139.950 0.000 (0.000%)
  • INFOBANK15 978.220 0.000 (0.000%)
  • INFRASTRUC 1,133.400 0.000 (0.000%)
  • Investor33 457.830 0.000 (0.000%)
  • ISSI 186.140 0.000 (0.000%)
  • JII 687.050 0.000 (0.000%)
  • JII70 232.150 0.000 (0.000%)
  • KOMPAS100 1,246.220 0.000 (0.000%)
  • LQ45 985.900 0.000 (0.000%)
  • MANUFACTUR 1,452.240 0.000 (0.000%)
  • MBX 1,714.520 0.000 (0.000%)
  • MINING 1,485.570 0.000 (0.000%)
  • MISC-IND 1,179.960 0.000 (0.000%)
  • MNC36 340.400 0.000 (0.000%)
  • PEFINDO25 335.950 0.000 (0.000%)
  • PROPERTY 504.780 0.000 (0.000%)
  • SMinfra18 320.430 0.000 (0.000%)
  • SRI-KEHATI 388.600 0.000 (0.000%)
  • TOTAL_MARKET 6,152.090 0.000 (0.000%)
  • TRADE 782.240 0.000 (0.000%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
PGN Bebas dari Tuduhan Monopoli Harga Jual
Published: 1 Feb 2018 12:45 WIB


IMQ, Jakarta —  Pengadilan Negeri Jakarta Barat membatalkan keputusan KPPU yang menyatakan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan, Sumatera Utara. 

"Pengadilan telah membatalkan keputusan KPPU tertanggal 14 November 2017 dengan memutuskan bahwa PGN tidak bersalah karena tidak terbukti melakukan pelanggaran," kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, di Jakarta, Kamis (1/2). 

Ia melanjutkan, dalam putusan ini, Pengadilan mengabulkan keberatan yang diajukan Tim Kuasa Hukum PGN secara seluruhnya. Selain itu, Pengadilan juga mewajibkan KPPU untuk membayar biaya yang timbul dalam persidangan ini. 

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai perkara Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) tidak semestinya diurus oleh KPPU. Sebab, perkara tersebut merupakan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang tunduk pada UU Nomor 8 Tahun 1999. 

"Menurut Majelis Hakim, perkara PJBG bukan merupakan kewenangan KPPU melainkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," sambungnya. 

Pertimbangan lain yang juga menguatkan pembatalan keputusan KPPU tersebut, terkait dengan objek perkara yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli. 

Ia melanjutkan, Majelis Hakim menilai penetapan harga oleh PGN telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009. 

Selain itu, Majelis Hakim menilai penetapan harga oleh PGN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah karena ada pelaporan kepada pemerintah berdasarkan Pasal 21 Ayat 5 Peraturan Menteri ESDM No 19/2009.

"Dengan begitu, Majelis Hakim memutuskan, PGN tidak terbukti melanggar Pasal 17 UU Anti Monopoli," kata Rachmat. 

Sekedar diketahui, sebelumnya dalam persidangan terakhir yang digelar pada Selasa (14/11/2017) majelis hakim KPPU memutuskan manajemen PGN bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan. Atas vonis ini, KPPU memutuskan agar PGN membayar denda sebesar Rp9,9 miliar.  

Dalam amar putusannya, KPPU menyatakan PGN telah menetapkan harga yang berlebihan (excessive price) dengan tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus-November 2015.
Author: Susan Silaban
-
POPULAR NEWS