IMQ, Jakarta —
Guna mengejar kemandirian nasional, kehadiran energi sangat dibutuhkan. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menekankan kemandirian nasional hanya mimpi semata bila seluruh lapisan masyarakat tidak menyadari pentingnya energi.
"Berbicara soal energi, yang paling utama harus diubah adalah paradigma lama. Sesungguhnya energi itu merupakan kedaulatan negara," ujar Pramono dalam seminar Komite Energi Nasional di Jakarta, Senin (28/11).
Ia mencontohkan Korea Utara yang telah menerapkan kedaulatan energi. Energi diletakkan sebagai kedaulatan negara sehingga apapun yang akan dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kedaulatan energi tersebut.
Begitu juga dengan Kuba di mana masyarakatnya memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya dan menyadari betapa pentingnya energi.
"Mereka [Kuba] tidak manja seperti kita," kata Pramono.
Menurutnya, harga minyak di Kuba setara dengan harga minyak di Indonesia. Kendati demikian, Kuba tidak pernah merasa kekurangan energi.
"Lain halnya dengan Amerika Serikat, di mana kebutuhan minyaknya sekitar 30 juta barel per hari," paparnya.
Diakuinya, guna memenuhi kebutuhan energinya, Amerika melakukan impor minyak, padahal mereka dapat memanfaatkan ladang-ladang minyak yang terdapat di Texas.
"Setetes minyak itu tidak berasal dari mereka. Cukup impor saja," lanjutnya.
Selama ini, katanya, kebijakan energi nasional tidak mengarah pada kelestarian sumber energi. Hal ini terlihat pada keleluasaan pihak luar mengeruk kekayaan dari bumi Indonesia.
"Paradigma ini sudah berlaku sejak zaman Orde Baru, yang hingga kini di-carry over. Untuk itu, kita butuh orang baru seperti Pak Dahlan untuk mengubah paradigma ini," tuturnya.
Ketua Panja KEN Komisi VIII DPR RI Zainudin Amali menambahkan energi merupakan kebutuhan dasar, bukan lagi kebutuhan sekunder, sehingga negara wajib menjamin pemenuhannya. Indonesia memiliki ketergantungan terhadap energi tak terbarukan yang masih sangat tinggi hingga 97%.
"Proyeksi kebutuhan energi di masa mendatang dibutuhkan 182,86 TWh. Bahkan 2050, meningkat 12 kali lipat menjadi 2.188,82 TWh," ujar Zainudin pada kesempatan yang sama.











