IMQ, Jakarta —  Dari waktu ke waktu masalah Papua semakin menggelembung dan melebar tanpa solusi yang tepat dan efektif baik dari pemerintah pusat (PP) maupun provinsi.

Pemberian dana otonomi khusus oleh PP kepada Pemrov Papua dengan dana APBN sebesar Rp3 triliun per tahun untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi daerah juga tidak membawa hasil. Justru berbagai jenis inkonsistensi dan penyelewengan kekuasaan serta korupsi tingkat lokal meningkat tajam.

Beberapa waktu lalu, muncul berbagai konflik berdarah yang merenggut korban jiwa seperti demonstrasi dan pemogokan di PT Freeport Indonesia yang merugikan penerimaan negara US$7 juta per hari dan kisruh Kongres Papua III Oktober 2011.

Eskalasi penggunaan kekerasan juga semakin tinggi baik oleh aparat keamanan (Polisi dan TNI) maupun pihak sipil bersenjata tak dikenal (diduga OPM). Korban pun berjatuhan setiap hari baik rakyat sipil maupun aparat keamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa sustainability pembangunan ekonomi politik di Papua masih rapuh.
Sejauh ini, PP lebih suka menggunakan pendekatan keamanan dan sosial-politik. Dalam hal ini PP sebaiknya lebih berhati-hati dan tidak berlebihan (overreact) agar tidak menjadi sorotan aktivis HAM internasional.

Sebaiknya dikaji ulang akar permasalahan sebenarnya dan diformulasikan strategi penyelesaian konflik Papua secara komprehensif dan integratif, salah satunya melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Lambannya pertumbuhan ekonomi di Papua disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) Sosial Politik dan Inkonsistensi Otsus, (2) Infrastruktur dan Konektivitas, (3) Hukum dan Regulasi, (4) Lingkungan dan Kultur Pribumi, (5) Ilmu dan Teknologi serta (6) Pertahanan dan Keamanan.

Keenam masalah utama tersebut terus berkembang dan saling berkorelasi sehingga memicu disparitas PDRB yang semakin lebar dan lambannya pembangunan sehingga kesejahteraan rakyat semakin terpuruk. PP dan Pemrov harus lebih serius dan terkoordinasi menyelesaikan setiap sumber masalah tersebut agar kesejahteraan segera tercapai di Papua.

Di sisi lain, media massa nasional justru lebih mengedepankan isu-isu konflik dan separatisme. Pemberitaan terkait pembangunan ekonomi kurang mendapat tempat di harian nasional. Padahal strategi komunikasi media terkait dengan perekonomian perlu ditonjolkan agar menciptakan atmosfer yang lebih kondusif di Papua.

Hasil monitoring Kemkominfo mencatat 66 persen media nasional dan lokal baik elektronik, cetak maupun online memberitakan masalah politik, hukum dan keamanan, terutama isu-isu konflik dan makar. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Papua, seyogyanya media massa nasional juga memperbanyak siaran atau berita ekonomi dan investasi yang lebih berimbang.