IMQ, Jakarta —  Bank Indonesia menggejot Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) guna mendukung perkembangan perekonomian nasional, khususnya daerah. Namun, rasio dividen bagi pemegang saham pun harus diperkecil.

Menurut Direktur Pengembangan dan Penelitian BI, Wimbo Santoso, alternatif IPO dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa pemegang saham belum dapat menyuntikkan modal segar kepada tiap-tiap BPD di seluruh Indonesia guna menggenjot kredit.

"Sehingga pilihan IPO adalah yang terbaik bagi BDP, atau bisa merjer dengan BPD lainnya," ujar Wimbo dalam seminar bertajuk 'Saatnya BDP Go Public' di Jakarta, Kamis (7/4).

Ia beralasan modal merupakan salah satu indikator perbankan untuk dapat terus mengelola dana dan menyerap dana publik demi melanggengkan usahanya. Namun, modal bukan hanya sebagai penggenjot kredit saja, melainkan juga mendukung pertumbuhan infrastruktur nasional hingga daerah.

Dari 121 perbankan yang tercatat di BI, terdapat 31 bank yang sudah IPO.

"Dengan IPO, BPD dapat meningkatkan transparansi, meningkatkan GCG sehingga akhirnya menjadi tumpuan perkembangan perekonomian di daerah dan BPD Region Champion dapat membawa manfaat ke depan," selorohnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan modal tier one BPD per Desember 2010 mencapai Rp893,3 miliar, atau masih rendah untuk mendukung kredit hingga 2020. Sedangkan modal tier one industri perbankan mencapai Rp2,41 triliun. Pertumbuhan kredit BPD masih 21%, sedangkan perbankan lainnya 22%.

"Sehingga, diharapkan dengan IPO pertumbuhan kredit BPD harus mencapai 22%. Tahun 2020 merupakan tahun liberalisme sektor keuangan perbankan," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sulawesi Utara Jeffry J, Wurangian menyambut positif anjuran IPO bagi BPD demi mendukung BDP Region Champion. "Yes, BPD harus IPO guna mendukung daerahnya," ujar Jeffry.