Jakarta (ANTARA) —  Anggota Komisi X DPR RI (bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh mengharapkan PSSI jangan terlalu menutup diri, lalu mengganggap semua musuhnya.

'Kenyataannya memang kemelut PSSI sudah terlalu kompleks, karena internal PSSI sendiri sepertinya sudah membangun benteng dan menutup diri dari pihak luar, terutama Pemerintah,' katanya di Jakarta, Kamis.

Lebih dari itu, menurut informasi yang didapatnya, semua seolah dianggap sebagai musuh oleh PSSI.

'Hal ini menurut saya tidak bisa berakhir, sampai terjadi penyegaran di tampuk kepemimpinan PSSI. Karena dari sanalah sumber masalah dimulai,' ujarnya.

Solusi lainnya, demikian Angelina Sondakh, ialah, dengan menindaklanjuti hasil sidang Kongres FIFA dan diharapkan lembaga tertinggi sepakbola sejagat itu langsung turun tangan.

'Yakni, untuk menentukan siapa yang seharusnya berhak menggelar Kongres PSSI dan tegas terhadap status Nurdin Halid (Ketua Umum PSSI) yang pernah dikabarkan tidak direkomendasikan oleh FIFA untuk mencalonkan diri lagi,' katanya.


Wacana Stop Anggaran

Selain itu, menurut Angelina Sondakh, perlu juga solusi berikutnya, berupa, Pemerintah pun harus berani tegas untuk mengingatkan PSSI.

'Bahwa lembaga ini tidak bisa lepas begitu saja dari kontrol Pemerintah, karena PSSI adalah organisasi yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah,' tandasnya.

Bila perlu, Angelina Sondakh mendukung mewacanakan isu untuk stop mengalirkan anggaran (APBN) selama kemelut belum berakhir.

'Perlu juga diagendakan untuk adanya forum yang diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan dari pihak-pihak yang peduli dengan persepakbolaan Tanah Air, yakni PSSI sendiri, KONI, Kemenpora,dan tokoh masyarakat pecinta sepak bola lainnya,' katanya.

Angelina Sondakh juga menambahkan, Kongres PSSI yang gagal di Riau harus secepatnya diagendakan kembali untuk memilih ketua dengan formasi pencalonan baru.