Jakarta (ANTARA) —  Penerapan skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan bisa memangkas 3,5 juta lapangan kerja baru setiap tahun.

Ketua World Growth, Alan Oxley, di Jakarta, Kamis, mengungkapkan fakta bahwa program REDD berdampak sebaliknya, yaitu merugikan perekonomian negara yang menerapkannya.

Selain itu seruan LSM lingkungan untuk memperluas kawasan konservasi juga berpotensi menghasilkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat setempat.

'Pendanaan internasional terkait lingkungan kepada Indonesia hanya menghambat ekspansi industri penting yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi,' kata Oxley pada acara tahun pertama World Growth REDD Indonesia Stakeholder Forum.

'Penghentian menyeluruh dalam pemberian izin kepada industri perkebunan, pertambangan, dan kehutanan merugikan perekonomian Indonesia. Langkah itu bisa menghilangkan 3,5 juta lapangan kerj per /tahun, menahan pertumbuhan berbagai industri terkait yang berkontribusi 15 persen terhadap perekonoian nasional, memangkas devisa negara, serta menghambat aktivitas pengelolaan hutan lestari, dan pengentasan kemiskinan,' katanya.

World Growth merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Amerika Serikat.

Menurut dia, berbagai pendanaan terkait lingkungan di Indonesia pada akhirnya juga menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia umumnya didanai LSM populer seperti Greenpeace dan WWF.

Oxley menegaskan, kelemahan program REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) sangat fundamental. REDD berasumsi bahwa deforestasi adalah kontributor utama emisi gas rumah kaca.

'Namun, kajian Bank Dunia dan pemerintah Norwegia tahun 2009 menunjukan bahwa kontribusi deforestasi terhadap emisi rumah kaca global hanya separuh atau bahkan lebih rendah lagi,' katanya.

Kelemahan lain dari program REDD adalah tidak ada koordinasi yang baik untuk program REDD dan pendanaannya, tidak memiliki akuntabilitas yang jelas serta tidak memenuhi kepentingan negara penerima donor.

Oxley juga menyatakan, LSM seperti WWF dan Greenpeace selama ini menyerukan untuk memperluas kawasan konservasi di Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi emisi.

'Namun, hal itu hanya menghalangi petani kecil untuk menanam sumber pangan yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan mereka untuk berswadaya dan menjadikan mereka rentan terhadap lonjakan harga pangan,' katanya.

Menanggapi laporan tersebut, anggota Satuan Tugas REDD, Hadi Daryanto, menyatakan, apa yang dilakukan Indonesia dalam mengurangi emisi dari kawasan hutan bukan moratorium total pemanfaatan kawasan hutan.

'Skema REDD yang coba diterapkan di dalamnya termasuk pengayaan tanaman dan pengelolaan hutan lestari,' kata Hadi yang juga Sekjen Kementerian Kehutanan.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga memperkuat database kawasan hutan dan menegakkan hukum di bidang kehutanan. ?Pemerintah juga mendorong penyelesaian berbagai konflik tenurial sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,? katanya.

Hadi menegaskan berbagai proram yang dijalankan Kemenhut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, namun di saat yang sama juga mengurangi emisi dari kawasan hutan sebesar 14 persen.