Jakarta (ANTARA) —  Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur melayani TKI sebaik mungkin.

'Dengan melayani TKI secara baik maka permasalahan TKI di dalam dan di luar negeri dapat dikurangi,' kata Jumhur dalam surat elektronik dari Surabaya, Kamis, saat berbicara 'Sosialisasi Perlindungan WNI/TKI di Luar Negeri' yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada acara yang dihadiri antara lain seluruh Kepala Disnakertrans tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jatim itu
Jumhur berharap penanganan TKI perlu dilakukan dengan agenda meningkatkan pelayanan penempatan TKI berdasarkan kewenangan setiap daerah ataupun mengupayakan calon TKI yang berkualitas untuk bekerja di luar negeri.

'Termasuk menjalankan program pemberdayaan mantan TKI dengan usaha ekonomi produktif,' ujarnya.

Upaya terbaik dalam melayani TKI itu, katanya, dapat bekerja sama dengan BNP2TKI maupun Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan Perlindungan TKI (UPT P3TKI) Jawa Timur yang selama ini bekerja sama dengan BNP2TKI.

Terkait perbaikan pelayanan TKI oleh Disnakertrans di Jawa Timur, Jumhur mengatakan para calon TKI asal provinsi tersebut hanya diberangkatkan langsung dengan mandat Disnakertrans setempat.

'Misalnya, calon TKI asal Banyuwangi dan Madura, selain diproses dokumen pemberangkatannya oleh Disnaker, mereka juga dilatih dengan pengawasan ketat Disnaker lewat pelatihan calon TKI 200 jam,' katanya.

Dengan demikian, tidak perlu lagi ada calon TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dari Jawa Timur yang diproses pemberangkatannya oleh daerah lain, katanya.

'Hal ini masih terjadi untuk TKI PLRT Jatim asal Madura dan Banyuwangi ke negara tujuan penempatan Timur Tengah, dengan melakukan proses dokumen keberangkatan di Jakarta,' kata Jumhur.

Padahal, setiap calon TKI untuk bekerja ke luar negeri bisa diselesaikan pengurusan dokumen dari daerah asalnya.

Jumhur menambahkan, saat ini BNP2TKI menjalin kerja sama sistem dalam jaringan (online) dengan seluruh Disnakertrans kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terkait proses data dan dokumen TKI ke luar negeri sehingga tidak terjadi lagi pemalsuan dokumen calon TKI, terhindar dari percaloan atau dari jeratan praktik perdagangan manusia.

Sistem dalam jaringan atas pelayanan TKI oleh Disnakertrans se-Jabar terhubung dengan Sisko TKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) BNP2TKI di Jakarta, guna mengintegrasikan data atau dokumen calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.

'Karena itu upaya membangun jaringan online antara BNP2TKI dengan pemda dapat dikembangkan pada seluruh Disnaker di Provinsi Jawa Timur,' katanya.

Sementara itu, mengutip data Pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan BNP2TKI Yunafri, mengatakan sekitar 60 ribu TKI PLRT dari Jawa Timur bekerja di negara kawasan Asia Pasifik setiap tahun, terutama Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Jumlah sebanyak itu diberangkatkan melalui Bandara Juanda, Surabaya.

Untuk penempatan di Taiwan, Yunafri mengaku sebagian besar TKI asal Jatim bekerja selaku pengasuh lanjut usia.

Sedangkan angka TKI PLRT Jawa Timur ke negara tujuan Timur Tengah berkisar 10-12 ribu per tahun menggunakan proses dokumen dan keberangkatan dari Jakarta.