Jakarta (ANTARA) —  Partai Hanura konsisten menolak pembangunan gedung baru DPR RI, dan kalaupun akan tetap dibangun gedung berlantai 36 itu, maka waktunya bukan saat ini.

'Sejak awal kita tolak. Belum waktunya,' kata Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, usai membuka Pencanangan Gerakan Pemantapan Dua Juta Kader di DPP Partai Hanura di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Dia mengatakan, Hanura dalam bersikap selalu memeperhatikan aspiarsi dan suara masyarakat. Bila rakyat menghendaki dilakukan pembangunan gedung itu, maka Fraksi Hanura DPR akan memberi dukungan.

'Namun, bila rakyat menghendaki, dan gedung baru itu betul-betul dapat meningkatkan kinerjanya, kami setuju,' katanya yang menambahkan bahwa Hanura akan berkoalisi dengan rakyat dan tidak pernah berkoalisi dengan pemerintah.

Wiranto mengatakan, sikap konsisten Hanura juga telah ditunjukkan dalam beberapa kali pengambilan keputusan DPR. Pada saat dilakukan pengambilan keputusan terhadap calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Fraksi Hanura DPR RI menolak hal itu karena calonnya hanya satu. 'Kalau calonnya hanya satu, maka bukan memilih, tetapi menyetujui,' kata Wiranto.

Fraksi Hanura DPR juga secara tegas mendukung hak angket kasus Bank Century. Sikap konisisten itu masih ditunjukkan Hanura sampai saat ini. 'Kami ingin kasus itu dibuka sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya,' kata Wiranto.

Terkait dengan angket mafia pajak, Wiranto mengatakan, sikap konsisten Hanura akan terus dipertahakankan meskipun usul hak angket telah ditolak rapat paripurna DPR RI.

'Kami tetap konsisten mendorong pemberantasan mafia perpajakan. Tetapi kami menyadari kekuatan kami di DPR belum mampu mewujudkan hak angket itu,' katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI hampir semua perwakilan fraksi di Bamus melakukan interupsi soal rencana pembangunan gedung baru DPR RI. 'Tadi Bamus menggelar rapat tentang pembahasan BURT 2011. Banyak yang interupsi, Golkar, PDIP, PAN, Gerindra, PPP dan Demokrat,' kata Taufik.

Menurut Taufik, interupsi yang disampaikan oleh perwakilan fraksi itu adalah untuk menolak rencana pembangunan gedung baru DPR RI.

'Pokoknya semua fraksi interupsi. Intinya meminta masalah gedung DPR jangan menjadikan citra DPR kurang bagus di masyarakat. Ada yang menolak. Cukup kencang interupsinya. Intinya menolak semua,' kata Sekjen PAN itu.

Taufik menambahkan karena sudah banyak interupsi, maka akan disepakati pimpinan untuk segera menggelar rapat konsultasi yang melibatkan BURT dan masing-masing fraksi. 'Paling lambat sebelum reses April,' katanya.