Jakarta (ANTARA) —
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, mengatakan, pemakaian alat pengendali bahan bakar minyak bersubsidi berbasis gelombang radio atau 'radio frequency identification' (RFID) akan dimulai pada 2012.
'Tahun ini, kita uji coba dan baru dilaksanakan 2012,' katanya di Jakarta, Kamis.
Dengan alat kendali itu, maka pemakaian BBM bersubsidi kendaraan bisa dijatah pada volume tertentu.
Sementara, lanjut Evita, mekanisme pengembalian dana (cash back) akan dilakukan pertengahan tahun 2011 yang dimulai di wilayah Jakarta.
Menurut dia, sebelum pemakaian RFID tersebut, pemerintah akan memperketat penyaluran BBM bersubsidi mulai 1 April 2011.
Menteri ESDM sudah mengeluarkan instruksi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) untuk tujuan tersebut.
'Mulai besok, BPH Migas dan Pertamina diminta memperketat,' kata Evita.
Ia mengatakan, mekanisme pengetatan antara lain dilakukan dengan tidak menambah kuota BBM bersubsidi yang telah habis
'Kalau kuota sudah terlewati, maka distribusi BBM bersubsidi dihentikan dengan asumsi tersedia nonsubsidinya,' katanya.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo, mengatakan, pihaknya akan terus memperbanyak outlet pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Operator SPBU, lanjutnya, juga akan mengarahkan konsumen memakai pertamax.
'Kalau 10 persen konsumen premium mau berpindah ke pertamax, itu sudah bagus,' katanya.
Menurut dia, pihaknya akan terus menerus meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan pertamax.
'Mudah-mudahan kalau masyarakat sadar, mereka pasti akan pilih pertamax berapapun harganya,' ujarnya.
