Jakarta (ANTARA) —  Tim pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mengungkapkan bahwa sejak awal pelaksanaan (tahun 2007) hingga saat ini, program tersebut menyerap anggaran sebesar sekitar Rp42,85 triliun.

'Ini meliputi pelaksanaan di sekitar 72.000 dari sekitar 78.000 desa/kelurahan di seluruh Indonesia,' kata Ketua pelaksana tim pengendali PNPM Mandiri, Sujana Royat dalam 'executive media gathering' di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, khusus pada tahun 2011, anggaran untuk PNPM Mandiri perdesaan mencapai sekitar Rp8,23 triliun untuk 5.019 kecamatan. Anggaran PNPM Mandiri Perkotaan sebesar sekitar Rp1,22 triliun untuk 1.153 kecamatan.

Selain itu PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebesar sekitar Rp355,5 miliar untuk 237 kecamatan, dan PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (IP) sebesar sekitar Rp496 miliar untuk 215 kecamatan.

Sujana Royat yang juga Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan kemiskinan mengungkapkan, penyelewengan atau korupsi atas dana PNPM Mandiri itu mencapai sekitar 0,80 persen atau sekitar Rp110 miliar.

Menurut dia, penyelewengan itu sebagian besar melibatkan anggota masyarakat sendiri.

'Kami mengantisipasi hal itu dengan menerapkan kebijakan zero tolerance towards corruption, setiap tindak kecurangan/korupsi akan diproses dan dikenai sanksi tegas,' katanya.

Sementara itu Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Rudi Prawiranegara mengungkapkan bahwa pemerintah mengubah kelompok sasaran program penanggulangan kemiskinan dari rumah tangga ke keluarga.

'`Approach`-nya bukan lagi rumah tangga tetapi keluarga karena dalam beberapa kasus ditemukan satu rumah tangga terdiri dari beberapa keluarga,L katanya.

Ia menyebutkan, berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005 terdapat 19,1 juta rumah tangga miskin, berdasar Susenas tahun 2008 terdapat 17,1 juta rumah tangga sasaran.

'Susenas dilaksanakan tiga tahun sekali, tahun 2011 mungkin mulai Juli nanti,' katanya.