Medan (ANTARA) —  Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa meminta pengusaha sawit tidak mencemaskan soal moratorium karena larangan sementara ekspansi perkebunan sawit bukan di semua lokasi, tetapi hanya di tempat tertentu yang berkaitan dengan kepentingan menjaga lingkungan.

'Moratorium itu juga bukan karena tekanan asing. Itu perlu dipertegas,' kata Hatta di Medan, Kamis.

Hatta berada di Medan sejak Rabu, yang memberi pengarahan dalam acara penutupan konferensi dan pameran 'Semarak 100 Tahun Kelapa Sawit Indonesia' yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mulai 28 Maret dan meninjau industri hilir sawit.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 26 persen sampai 2020 dan itu akan tetap dilakukan meski tanpa bantuan asing.

Hatta mengatakan, pemerintah telah membuat tugas masing-masing instansi untuk mewujudkan komitmen tersebut, sehingga sudah jelas siapa dan apa yang akan dikerjakan untuk mengurangi emisi karbon hingga 26 persen itu.

Ia menyebutkan, konsep moratorium hanya untuk hutan-hutan primer dan lahan gambut yang terbengkalai dan sama sekali tidak ada hubungan dengan hutan yang bisa dikonversi untuk infrastruktur dan khususnya lahan pangan.

Untuk infrastruktur dan lahan pangan, misalnya tidak mungkin dikurangi karena jumlah penduduk akan terus bertambah termasuk tidak mungkin tidak dikasih kalau pengusaha sawit membuka lahan baru di tempat yang tidak melanggar ketentuan.

Ketua Umum Gapki, Joefly Bahroeny menyebutkan, pengusaha sawit dewasa ini memang takut banyak bicara dan mengambil sikap karena merasa bahwa banyak masalah yang akan menghambat perkembangan usaha sawit itu termasuk di dalamnya soal moratorium.

Alasan itu yang membuat konferensi sawit di Medan tidak banyak menimbulkan perdebatan ketika para pembicara/pembawa makalah menyampaikan berbagai permasalahan sawit itu.

Ia berharap, pemerintah menyadari itu dan bisa bersikap memberikan dorongan kepada pengusaha untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara penghasiil sawit terbesar.

'Tetapi dalam dialog dengan Presiden dan Menko Perekonomian, Gapki akhirnya lega karena ditegaskan pemerintah mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai `leader` dalam semua aspek industri kelapa sawit. Semoga itu memang kenyataannya,' katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah berjanji melakukan moratorium hutan dengan pemerintah Norwegia di mana Indonesia disebut-sebut akan mendapat bantuan sebesar satu miliar dolar AS.