Jakarta (ANTARA) —  Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Saan Mustopa menegaskan, pihaknya konsisten mendukung rencana pembangunan gedung baru DPR.

Menurut Saan kepada pers di Gedung DPR di Senayan Jakarta, Rabu, suara seluruh kader Demokrat yang duduk di BURT DPR sudah sesuai dengan suara fraksi.

'Demokrat konsisten mendukung rencana pembangunan tersebut,' katanya yang menambahkan, fraksi lainnya yang tidak konsisten dalam bersikap dan justru mempolitisasi hal itu.

'Kami konsisten karena kader-kader PD di BURT telah menjalankan amanat partai untuk kepentingan bangsa ini. Suara kader kami di BURT sudah sesuai dengan suara Demokrat,' katanya sambil menambahkan tidak ada yang perlu dikeluhkan.

'Kami hanya bingung saja dengan sikap fraksi lainnya yang juga memiliki perwakilan di BURT dan sudah menyetujui pembangunan gedung itu, namun di belakang malah menolak. Jangan lah semua hal dipolitisir seperti ini,' ujar Saan.

Partai Demokrat, menurut Saan, melihat kebutuhan ruang bagi anggota sudah mendesak mengingat ruang yang ada saat ini sangat tidak memadai untuk melakukan kegiatan menjadi anggota dewan.

'Ruang kami itu hanya 20 meter persegi, sangat tidak mencukupi dengan berbagai kegiatan kami dan juga untuk ruang staf pendukung seluruh anggota dewan yang berjumlah 3 orang. Belum lagi kalau kami harus menerima tamu seperti konstituen yang seringkali datang beramai-ramai,' katanya.

Dia pun mengharapkan agar anggota DPR konsisten. Kalau memang ingin menyerap aspirasi yang berkembang di publik, maka DPR tidak bisa mengabaikan begitu saja hal itu. Semua fraksi tidak ada yang menolak satupun rencana pembangunan itu.

'Kalau memang mau diulang lakukan proses dan mekanismenya lagi, namun harus terbuka dan jelas. Jadi tidak ada lagi fraksi yang di depan publik menolak namun di belakang setuju. Namun saya harapkan kalau memang diambil keputusan baru, maka itu harus dibuat terbuka, bisa diliput media, sehingga masyarakat paham mana partai yang hanya berpura-pura saja,' katanya.

Fraksi Demokrat, menurut Saan, kalau memang pembangunan gedung ini banyak yang menentang karena besaran anggaran dan besarnya luas ruangan, untuk mengkaji ulang sesuai rencana pembangunan gedung itu.

'Kalau memang dianggap besaran anggaran dan ruangan yang direncanakan terlalu besar, maka sesuai mekanisme hal itu bisa saja diubah, namun memang tidak bisa serta merta,' katanya.

Dia mengatakan, anggaran pembangunan bisa dipangkas setengahnya dengan berbagai pertimbangan.

'Yah anggarannya bisa dipotong jadi setengahnya karena misalnya, luas ruangan yang 100 meter dianggap berlebihan. Gedung lama juga bisa digunakan, misalnya, dua ruangan saat ini dijadikan satu sehingga masih bisa menampung setengah anggota DPR saat ini,' katanya.

'Nanti tinggal dibangun gedung baru untuk setengah anggota DPR lainnya, sehingga angkanya pun bisa dipangkas setengahnya. Namun untuk itu tentunya semua harus menyetujuinya di paripurna dan bukan dengan berbicara di media saja,' katanya.

Dia juga mengkritik tim teknis yang terdiri dari pihak kesekjenan dan Kementerian Pekerjaan Umum yang mematok besaran anggaran dan luasan bangunan untuk para pejabat eselon 1 di pemerintahan.

'Anggota dewan disamakan dengan eselon 1 di pemerintahan, sehingga patokannya pun seperti itu. Kalau pejabat eselon 1 pemerintah mungkin memang membutuhkan ruangan yang besar seluas 110 meter, tapi kalau anggota tidak perlu lah. Pejabat pemerintah `kan memang kerjanya di kantor saja, kita kan tidak tiap hari ada di DPR,' katanya.

Untuk menghemat anggaran, Saan menyarankan agar fasilitas-fasilitas yang tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas kedewanan untuk dihilangkan. Lebih baik anggaran yang ada digunakan untuk membangun
perpustakaan yang lengkap yang bisa mendukung tugas kedewanan.

'Kita itu perlu perpustakaan yang komplit, karena itu tentunya sangat mendukung kerja kita. Fasilitas lainnya yang tidak perlu dihapus saja,' katanya.