Semarang (ANTARA) —
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri kisruh kepemimpinan di tubuh organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
'Pemerintah kan hanya bertugas sebagai pengawas, bukan sebagai pemain, namun ada kesan yang terlalu jauh dimasuki Menpora (Andi Mallarangeng, red.),' kata Pramono di Semarang, Selasa.
Menurut dia, sikap pemerintah melalui Menpora yang terlalu jauh mencampuri urusan PSSI ini patut disesalkan, sebab seharusnya induk organisasi olahraga yang mengambil sikap.
Ia mengatakan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang seharusnya maju dan digunakan dalam mengatasi kisruh PSSI, bukan pemerintah langsung.
'Sebagai induk organisasi olahraga, KONI dan KOI yang seharusnya mengambil sikap. Apa yang harus dilakukan untuk membuat lebih baik, harus dilakukan sebelum terlambat,' katanya.
Terkait kisruh yang terjadi di tubuh PSSI, ia menilai penanganan persoalan itu terlambat dilakukan, sebab sebenarnya bisa segera diselesaikan dengan mengecek statuta FIFA.
'Kami tahu KONI juga sudah bertemu dengan FIFA, karena itu KONI seharusnya segera melakukan tindakan,' kata Pramono.
Melihat kisruh yang terjadi dalam kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/3) lalu, ia menilai ada kesan kongres PSSI memang tidak direncanakan dengan baik dan sunguh-sungguh.
Ia mencontohkan banyak daerah yang mempermasalahkan undangan, karena orang-orang yang seharusnya berhak mendapatkan justru tidak mendapatkan undangan mengikuti kongres.
Selain itu, Pramono menilai persoalan kepemimpinan di tubuh PSSI saat ini sudah menjadi ajang pertarungan kekuatan politik dan tidak murni lagi untuk kemajuan persepakbolaan Indonesia.
'Ini memang patut disesalkan, apalagi selama ini hampir dalam semua, termasuk organisasi kemasyarakatan terjadi tarik-menarik kepentingan politik. Dalam PSSI, ini terlihat betul,' katanya.
Saat ini, kata Pramono, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam ormas agama, organisasi bisnis, hingga olahraga, kekuatan politik selalu mengambil bagian dan menyebabkan tarik-menarik kepentingan.
