Semarang (ANTARA) —  Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai kontroversi pembangunan gedung baru DPR karena komunikasi yang buruk sehingga menimbulkan perspektif salah di masyarakat.

'Kami mengakui komunikasi soal pembangunan gedung baru DPR memang buruk sekali,' katanya usai kuliah umum bertema 'Manajemen Komunikasi Politik di Era Konvergensi' di Semarang, Selasa.

Akibatnya, kata dia, menimbulkan persoalan dan keresahan di publik, seperti perspektif yang ditangkap masyarakat bahwa pembangunan setiap ruang di gedung baru itu mencapai Rp800 juta.

Menurut dia, apabila memang anggaran pembangunan setiap ruang di gedung baru DPR itu mencapai Rp800 juta, maka setidaknya dibutuhkan anggaran pembangunan dengan total Rp4,8 triliun.

Ia menyebutkan jumlah ruang di gedung baru itu sebanyak 600 ruang sehingga logikanya butuh anggaran Rp4,8 triliun, padahal anggaran pembangunan gedung baru itu hanya Rp1,1 triliun.

Ditanya anggaran pembangunan setiap ruangan di gedung baru DPR itu, ia tidak memerinci, namun total anggaran senilai Rp1,1 triliun itu tidak hanya digunakan untuk pembangunan 600 ruangan.

Anggaran pembangunan gedung baru DPR senilai Rp1,1 triliun itu, kata dia, termasuk fasilitas 'lift', dan lain sebagainya sehingga tidak benar kalau satu ruangan dianggarkan Rp800 juta.

'Komunikasi tentang pembangunan gedung baru DPR yang buruk seperti ini yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat,' kata politikus PDI Perjuangan itu.

Sama halnya, kata dia, ketika ada pemberitaan bahwa pembangunan gedung baru DPR dilengkapi fasilitas kolam renang dan spa, padahal sebenarnya tidak ada rencana fasilitas semacam itu.

Oleh karena itu, Pramono sebagai salah satu pimpinan DPR mengatakan akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk secara proaktif mengawasi.

'Kami akan mengundang KPK dan BPK, baik sebelum tender maupun pembukaan sampul untuk menghindari dugaan adanya penyalahgunaan anggaran pembangunan gedung baru DPR,' kata Pramono.