Jakarta (ANTARA) —  Komisi VII DPR menyetujui 31 proyek PT PLN, PT Pertamina, dan PT PGN Tbk yang didanai penerusan pinjaman atau 'subsidiary loan agreement' pada tahun 2011 senilai Rp9,66 triliun.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Darwin Saleh, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Dirut PLN Dahlan Iskan, dan Dirut PGN Hendi P Santoso di Jakarta, Senin.

Ketua Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya mengatakan, dana SLA itu terdiri dari pinjaman yang sudah berjalan (on going) Rp5,085 triliun dan masih dalam proses (pipeline) Rp4,575 triliun.

'Persetujuan DPR ini dengan syarat sepanjang proyek SLA itu diaudit BPK dan pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku,' katanya.

Menteri ESDM, Darwin Saleh, mengatakan, dana SLA Rp9,66 triliun itu dialokasikan ke PLN Rp9,559 triliun, Pertamina Rp30 miliar, dan PGN Rp71 miliar.

Dana SLA PLN yang berupa 'on going' senilai Rp5,014 triliun untuk 21 proyek dan 'pipeline' Rp4,545 triliun untuk tujuh proyek.

Sedangkan SLA Pertamina hanya berstatus 'pipeline' Rp30 miliar untuk satu proyek dan PGN dengan status 'on going' senilai Rp70 miliar untuk dua proyek.

Proyek SLA 'on going' PLN yang mendapat pembiayaan terbesar pada 2011 adalah pembangunan PLTP Ulubelu 2x55 MW dari JICA senilai Rp734 miliar.

Selanjutnya, pembangunan PLTA Peusangan 86,4 MW dialokasikan senilai Rp618 triliun, dan pembangunan PLTP Asahan Unit 3 154 MW sebesar Rp568 triliun.

Sedangkan proyek 'pipeline' PLN antara lain proyek transmisi Jawa-Sumatera Rp2,195 triliun, proyek PLTGU Muara Tawar Add-On Blok 2,3, 4 Rp786 miliar, proyek upper Cisokan pump storage Rp688 miliar, dan proyek peningkatan kinerja distribusi kelistrikan Jawa-Bali Rp644 miliar.

Dirut PLN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya sedang mengkaji efektifitas dana SLA, antara lain pada proyek Tambak Lorok dan tramsisi Sumatera-Jawa.