Manama (ANTARA/Reuters) —  Kelompok oposisi Syiah terbesar Bahrain, Wefaq, telah menerima Kuwait sebagai penengah dengan pemerintah Bahrain untuk mengakhiri krisis politik yang mencekam kerajaan kecil itu, kata seorang anggota Wefaq, Ahad.

Bahrain telah memberlakukan hukum perang dan mengundang tentara dari negara-negara tetangganya yang diperintah Sunni awal bulan ini untuk mengakhiri berpekan-pekan demonstrasi oleh para pemrotes yang sebagian besar Syiah.

Jasim Hussein, seorang anggota Wefaq, mengatakan Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah telah menawarkan diri untuk menengahi antara keluarga Sunni al-Khalifa yang memerintah Bahrain dan kelompok-kelompok oposisi Syiah.

'Kami menyambut baik gagasan untuk membawa masuk unsur luar itu,' ujar Hasan pada Reuters.

Husain menyatakan pembicaraan akan membahas masalah-masalah yang diuraikan oleh Putera Mahkota Bahrain Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa sebelum tentara negara Teluk masuk Bahrain. Masalah itu mencakup pemerintah yang dipilih dan perbaikan distrik-distrik pemilihan yang oposisi katakan telah dihentikan untuk menjamin mayoritas Sunni di parlemen.

'Kekhawatirannya adalah bahwa hasil (penengahan) itu mungkin tidak dapat diterima oposisi atau bahwa hasil itu tidak dapat diterima oleh masyarakat,' kata Husain.


Tuntutan

Wefaq dan enam sekutunya mengatakan pekan lalu, mereka tidak akan ikut pembicaraan kecuali pemerintah menarik tentara dari jalanan dan membebaskan para tawanan.

Beberapa pengamat menyatakan Wefaq sekarang telah membatalkan tuntutan itu.

'Ini adalah perkembangan politik yang sangat penting dalam upaya yang dimaksudkan untuk mencapai penyelesaian damai,' kata Mansoor al-Jami, redaktur surat kabat oposisi Al-Wasat.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE) yang dipimpin Sunni, yang menganggap keluarga yang memerintah Bahrain sebagai benteng pertahanan terhadap kekuatan syiah regional Iran, telah mengirim tentara ke Bahrain untuk membantunya mengakhiri berpekan-pekan demonstrasi pro demokrasi.

Kuwait, yang memiliki minoritas Syiah-nya sendiri, telah mengirim beberapa kapal angkatan laut ke Bahrain berdasar pakta keamanan Teluk untuk mematroli garis pantai utaranya.

Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) -- blok politik dan ekonomi regional yang terdiri atas Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan UAE -- menyambut baik langkah penengahan itu.

'Kami mengharapkan prakarsa itu akan terjadi untuk kepentingan keamanan dan stabilitas,' kata Sekjen (GCC) Abdulrahman al-Attiyah pada wartawan di Kuwait.

Wefaq dan sekutunya menginginkan dewan yang dipilih untuk merancang kembali konstitusi, tuntutan pada pembicaraan awal dengan Khalifa yang macet tak lama sebelum tentara Teluk tiba dan Bahrain mengusir demonstran dari jalanan serta melarang pertemuan umum.

Lebih dari 60 persen warga Bahrain adalah orang Syiah, dan sebagian besar dari mereka berkampanye untuk monarki konstitusional, tapi seruan kelompok garis keras bagi penggulingan monarki telah memperingatkan masyarakat Sunni, yang mengkhawatirkan kekacauan itu akan dimanfaatkan oleh Iran, yang dipisahkan dari Bahrain hanya oleh serentangan pendek perairan Teluk.

Tujuh warga sipil dan empat polisi tewas dalam tindakan keras. Kegarangan tanggapan pemerintah pada demonstrasi telah mengelengerkan mayoritas Syiah Bahrain dan membuat marah Iran.

Delegasi Wefaq merencanakan untuk menemui para politisi Kuwait termasuk ketua parlemen Jassem al-Kharafi, kata harian Kuwait al-Seyassah, Ahad, mengutip sumber-sumber politik yang tak disebutkan namanya.

Ali al-Matrook, seorang pengusaha Syiah Kuwait, adalah salah seorang perantaranya, kata Husain dari Wefaq.

Bahrain telah mengurangi jam malam tiga kali, dengan satu jam pada Ahad. Dari Seef Mall melewati distrik keuangan hingga kawasan diplomatik, jam larangan keluar rumah pada waktu malam sekarang berlaku dari pukul 23 hingga pukul 4 pagi waktu setempat, pengurangan berangsur-angsur dari 12 jam ketika jam malam itu pertama diberlakukan.