Surabaya (ANTARA) —  DPC Partai Demokrat dan Fraksi PD DPRD Kota Surabaya berencana mengirim surat instruksi kepada mantan ketua DPC PD yang sekaligus Ketua DPRD Wishnu Wardhana, agar segera memproses reposisi pimpinan FPD dan anggota Badan Musyawarah.

Anggota Fraksi PD DPRD Surabaya Rusli Yusuf, Sabtu mengatakan, surat instruksi tersebut dikeluarkan, menyusul hingga kini dua surat reposisi pimpinan FPD dan Banmus DPRD Surabaya belum ditanggapi oleh Ketua DPRD Surabaya yang notabennya juga kader Partai Demokrat.

'Ada dua surat, baik dari partai dan fraksi yang akan dikirim ke Ketua DPRD Surabaya pada Senin (28/1) depan,' kata calon Ketua FPD DPRD Surabaya.

Menurut dia, Wisnu Wardhana belum menjadwalkan Banmus untuk membahas penetapan pengurus baru FPD dalam sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya. Meski DPC dan DPD sudah melaporkan tindakan Wishnu Wardhana yang telah mengusir dua fungsionaris DPD Partai Demokrat Jatim pada saat menyaksikan rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu, namun hingga kini DPP PD belum menjatuhkan sanksi kepada Wishnu Wardhana.

'Untuk itu, kami melayangkan dua surat instruksi kepada Wisnu Wardhana sebagai ketua DPRD dan sebagai kader Partai Demokrat untuk segera melakukan reposisi,' ujarnya, menegaskan.

Sementara itu, disisi lain adanya informasi atas rencana kocok ulang alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya yang kini mulai diwacanakan Ketua DPRD.

Wishnu Wardhana dikabarkan sedang menawarkan langkah kompromi kepada fraksi PKB dan Golkar dengan menawarkan dua ketua Komisi, yakni ketua Komisi B yang sebelumnya dipegang Fraksi Demokrat kepada Fraksi Golkar dan ketua Komisi D yang sebelumnya Frakdi PDIP kepada Fraksi PKB.

Rusli sendiri mengaku mendengar soal adanya rumor kocok ulang alat kelengkapan dewan tersebut, namun Rusli mengatakan, seharusnya pergantian alat kelengkapan dewan merupakan domain dari partai yang kemudian diteruskan kepada fraksi.

'Karena Wishnu bukan ketua DPC Partai Demokrat lagi, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan,' tuturnya.

Ketika disinggung soal apakah ini bagian untuk meredam perlawanan dari Fraksi Demokrat dan Golkar, Rusli mengatakan, jika dilihat dari kaca mata politik, tawaran pergantian alat kelengkapan dewan bisa diartikan seperti itu.

Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana saat dikonfirmasi mengenai kabar kocok ulang tersebut, teleponnya tidak aktif.