Jakarta - Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29%-41% pada tahun 2030 dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan penurunan emisi karbon Indonesia di tahun 2030 dapat terjadi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% jika Indonesia mendapatkan bantuan internasional.

“Pendekatan pemerintah terkait perubahan iklim ujungnya adalah pelaporan keberlanjutan yang komprehensif yang perlu kita buat inline dengan standar internasional, namun perlu mendapat perspektif dari konteks pembangunan Indonesia yang sustainable,” dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/11).

Menurut Suahasil, meskipun saat ini berada di masa pandemi COVID-19 dan berupaya keras menanganinya, namun seyogyanya pandemi ini tidak menghalangi tujuan jangka panjang Indonesia dan dunia yang antara lain terdiri dari aspek keberlanjutan, perubahan iklim, perubahan struktur ekonomi yang sangat berbasis produktivitas hingga meningkatkan produktivitas.

Indonesia telah menerima Presidensi G20 untuk tahun 2022 dan kini menjadi pemimpin 20 negara ekonomi terbesar yang menentukan arah dunia ke depan.

“Dalam kerangka ini, kita akan melakukan berbagai pertemuan termasuk tema kritikal pembiayaan berkelanjutan yang didukung oleh pelaporan berkelanjuta. Karena itu, munculnya pelaporan komprehensif perusahaan adalah konsekuensi jangka panjang dalam menangani perubahan iklim di dunia,” terangnya.

Pada saat yang sama, Wamenkeu menyampaikan apresiasinya kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang selama 64 tahun turut membangun perekonomian Indonesia melalui berbagai standar akuntansi keuangan, menyediakan akuntan profesional, hingga menjaga integritas dan transparansi entitas ekonomi.

Di masa depan, ekonomi Indonesia akan menghadapi tantangan dalam bentuk berkelanjutan yang ke depan akan semakin intens, mendalam dan menjadi perhatian negara.

“Saya mengapresiasi adanya pelaporan komprehensif sehingga membuat transparansi, memberikan garis dasar, memberi transparansi untuk kepentingan pelaporan, transparansi kepada stakeholders, kepada investor dan juga kepada perhitungan emisi kita,” urainya.
 
Dalam kontek ini, Wamenkeu mendukung inisiasi dalam penyelenggaraan Sustainability Roundtable Discussion. Ia berpesan, dalam merumuskan standar pelaporan keberlanjutan, Indonesia tidak berangkat dari titik nol.

“Kita harus inline dengan standar internasional dengan mempertimbangkan perspektif lokal,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo mengungkapkan dunia saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin besar serta memiliki dampak pada keberlanjutan dan masa depan global.

Pada saat ini, sedikitnya terdapat tiga tantangan besar terkait upaya mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yakni pandemi COVID-19, perubahan iklim dan disrupsi teknologi.

Dalam konteks itu, platform keberlanjutan adalah platform utama untuk mengkomunikasikan berbagai dampak dan kinerja dan dampak keberlanjutan.

"Laporan keberlanjutan memungkinkan organisasi untuk mempertimbangkan dampak entitas terhadap berbagai masalah keberlanjutan yang tengah dihadapi. Ini memungkinkan entitas untuk lebih transparan terkait risiko dan peluang yang dihadapi," ungkapnya.

Merujuk pada berbagai dinamika terkini yang terjadi, serta sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan keberlanjutan di Indonesia, IAI telah membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting IAI (Taks Force CCR IAI) sejak 15 Desember 2020.

Penetapan ini terkait dengan pengembangan standar akuntansi dan keuangan dunia yang mengusulkan pembentukan International Sustainability Standard Board (ISSB) dibawah struktur tata kelola International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation.

Menurut Mardisamo, seiring pembentukan Task Force CCR ini, IAI mengharapkan kerjasama, dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan rencana aksi pengembangan sustainability reporting/corporate comprehensive reporting sesuai kondisi Indonesia dan mengacu kepada referensi inisiatif global.

Apalagi terkait dengan posisi Presidensi G20 pada tahun 2022 serta nantinya sebagai Ketua ASEAN di tahun 2023, membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam upaya penanggulangan masalah-masalah global yang terkait langsung dengan upaya mewujudkan perekonomian berkelanjutan.